Pemilu 2019: Antara Pahala dan Dosa

Hamjah Diha*

Hajatan besar bangsa Indonesia telah dilaksanakan (walaupun dalam pelaksanaannya banyak permasalahan). Hajatan besar itu, oleh masyarakat Indonesia diberi nama “demokrasi”. Pesta demokrasi yang paling besar dalam catatan sejarah Indonesia itu menunai pro dan kontra. Ada kelompok yang menginginkan pemilu serentak tetap dilanjutkan, dan ada pula yang menginginkan cukup hanya sekali ini saja. Kelompok yang menginginkan pemilu serentak cukup hanya sekali saja tersebut datang dari KPU itu sendiri. KPU menilai bahwa pemilu serentak sangat menyita waktu penyelenggara pemilu (PPK/PPS/KPPS). Berbagai media memberitakan bahwa petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 225 orang.

Sedangkan petugas KPPS yang jatuh sakit sebanyak 1.470 orang, kompas.com (25/4/2019). Di satu sisi, banyak pejuang demokrasi yang rela mengorbankan waktu dan bahkan nyawa mereka demi menjaga demokrasi. Seperti yang diberitakan oleh detik.com bahwa ada seorang Polri di Aceh Utara yang menjaga kotak suatu sambil memomong anaknya di tempat penjagaan suara tersebut. Putra (polri yang momong anaknya sambil menjaga kotak suara) begitu gigih menjalankan tugas negara tersebut.

Putra mengatakan bahwa ia sedang menjalankan “Diantara Dua Amanah…!!!. Amanah pertama, yakni “Amanah Negara untuk menjaga serta mengamankan Kotak Suara..!!”, sedangkan Amanah kedua, yakni “Amanah Tuhan Untuk menjaga Serta mendidik Titipan Nya..!!,” detik.com (25/04/19). Belum lagi yang mereka-mereka yang telah mendahului kita yang begitu banyak itu. Mereka melakukan itu demi menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan bersih.

Namun disisi lain, ada banyak pula yang mencederai pesta demokrasi ini. Hampir setiap hari kita disuguhkan pemberitaan yang mencoreng nama baik demokrasi. Ada pemberitaan yang mencoblos duluan, ada yang memcuri kota suara, dan ada pula yang membakar kertas suara.

Tanggal 26 April 2019, republika.co.id memberikan terkait kertas suara yang dibakar. “Jadi benar yang disampaikan KPU Papua, bahwa surat suara yang dibakar itu surat suara sah yang sudah dicoblos,” kata Ronald komisioner Bawaslu Papua kepada Republika, Jumat (26/4/19). Ronald tidak merinci berapa jumlah surat suara yang dibakar itu. Belum lagi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah ini yang tidak mampu dihitung lagi. Di NTB, misalnya, ada 16 TPS yang melakukan PSU. Hal itu didukung oleh Suhardi Divisi Hukum Data dan Informasi bawaslu NTB. Suhardi mengatakan bahwa bawaslu merekomendasikan 16 TPS yang tersebar di seluruh NTB, dan yang paling parah menurut kami adalah TPS di Kabupaten Bima, dimana 80 lembar surat suara sisa justru dicoblos, dan dimasukkan dalam kotak suara Pileg, ini wajib harus dilakukan PSU, selain kita menemukan ada pelanggaran pidana atas kasus ini,” Suhardi, kompas.com (22/4/2019).

Hal itu diperkuat oleh Ady komisioner KPU kabupaten Bima. Ady mengatakan bahwa PSU untuk TPS 5 Maria dan TPS 5 Kawinda Toi dilaksanakan hari ini,” Ady, kompas.com (24/04/19).

Perlunya Pemilu di Evaluasi

Terlepas dari permasalahan di atas, bahwa Pemilu 2019 ini harus di evaluasi, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU). Evaluasi dilakukan dengan cara membentuk tim pencari fakta. Tim ini harus bekerja secara profesional serta jujur.

Selain itu, Bagi pahlawan demokrasi (seperti yang telah di jelaskan di atas) harus diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dan bagi yang melakukan kecurangan, harus diberi hukuman yang seberat-beratnya sebab mereka telah menghinati demokrasi, bagi mereka (yang telah menghinati demokrasi) tidak cukup hanya sekedar meminta maaf saja, akan tetapi harus di hukum seberat-beratnya. Sehingga di lain waktu, tidak ada yang berani melakukan kecurangan lagi.

Wallahu’alam bissawat.

*Direktur PENA INSTITUTE & HDF GROUP

Catatan : Tulisan ini di tulis saat Pemilu 2019