Independensi Mass Media, bisakah?

admin

1 year ago

Hamjah Diha

Pasal 6 huruf d dan e tentang perananan pers (media massa) mengatakan bahwa peranan pers secara nasional berbunyi “pasal (d). melakukan pengawasan, kritikan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan pasal (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Media massa (mass media) merupakan lembaga yang seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat, disamping memberikan informasi, mass media juga berfungsi untuk mengontrol, mengkritisi serta mengkoreksi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun akhir-akhir ini saya agak sedikit “ragu” dengan mass media untuk menjalakan fungsinya yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang pers tersebut. Keraguan ini diawali dengan kecenderungan pemilik mass media yang melibatkan diri dalam dunia politik dan membentuk partai politik sendiri.

Dan menariknya lagi, pemilik mass media mampu memduduki posisi strategis dari sebuah partai politik tertentu. Misalnya; Surya Paloh dengan Metro TV menjadi ketua Umum partai Nasdem, Aburizal Bakrie dengan ANTV dan TV One menjadi ketua Umum Partai Golkar. Dan akhir-akhir ini Hary Tanoesodibjo pemilik MNC Group (RCTI, Global, dan MNC) yang awalnya bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), kemudian pindah ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan selanjutnya membentuk partai sendiri Partai Persatuan Indonesia atau Parindo. Di Nasdem, Hery Tano diposiskan sebagai ketua dewan pakar dan kemudian pindah ke Hanura, dan kini menjadi ketua Umum partai (Parindo). Heri Tano, Surya Palo dan Abu Rizal Bakrie merupakan tokoh media yang mampu menduduki posisi tertinggi di partai politik. Pertanyaan kemudian adalah bisakah media masa tersebut menjadi independent?.

Mass media yang telah bergabung dalam partai politik tersebut merupakan media nasional yang selama ini dikenal paling “aktif” melakukan kritik dan pengontrolan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan publik (public interest) (baca media). Dengan melihat fenomena itu, muncullah pertanyaan dibenak hati penulis, mampukah mass media melakukan pengontrolah seperti yang telah dilakukannya selama ini?.

Saya sedikit agak ragu dengan hal tersebut. Saya khawatir justru media masa tersebut akan menjadi alat untuk mempopulerkan para pemiliknya yang telah bergabung dalam partai politik tertentu. Sejalan dengan itu, R Kristiawan (tempo, 26 November 2011) melihat bahwa kecenderungan media massa dalam dunia politik sangatlah berbahanya karena image yang beredar pada publik bukan berdimensi ekonomi akan tetapi berdimensi politik.

Berdimensi politik yang dimaksudkan adalah media massa menampilkan petingi-petinginya yang sekaligus bergabung dalam partai politik dengan iklan-iklan yang seolah (as if) pro pada rakyat kecil, namun pada kenyataan mereka hanya ingin mengambil hati rakyat kecil. Jika demikian, mereka (media masa) telah melakukan “mirror information” kepada masyarakat kecil demi menjalankan kepentingan atasannya (pemilik). Karena kita yakini bahwa media massa merupakan institusi yang paling efektif dan efesien untuk mempopulerkan politisi baik secara individu maupun berjamaah (partai politik). Media massa juga bisa menjembatangi dan menyuarakan kepentingan politik individu maupun kepentingan kelompok dihadapan publik.

Coba dicermati, ketika TV One meliput sebuah kegiatan yang dilakukan oleh partai Golkar bersama Aburizal Bakrie tampilan yang ditampilkan oleh TV One “agak” sedikit berbeda dengan tokoh-tokoh nasional lain atau dengan kegiatan-kegiatan lain serta durasinya sedikit agak lama, begitu juga dengan Metro TV dengan Surya paloh dengan Nasdem. Dan akhir-akhir ini MNC TV sangat aktif menanyangkan Hary Tanoesodibjo (Hary Tano) dengan Partai Parindo dengan moto membawa “perubahan”. Kegiatan-kegiatan yang telah ditampilkan bersamaan dengan tokoh-tokoh tersebut bukan hanya tampilan yang tidak mempunyai makna akan tetapi tampilan tersebut mempunyai makna jangka panjang (ingin menarik perhatian masyarakat) sehingga tokoh-tokoh yang ditampilkan itu menjadi popular. Inilah yang disebut oleh chris bakrer bahwa media masa merupakan tempat yang paling menarik untuk menyebarkan ideologi”.

Dan juga, ketika berita-berita yang ditanyangkan oleh TV one maupun Metro TV tentu saja berita-berita mempunyai nilai politik dan ideologi. Misalnya saja, ketika orang-orang dari partai Demokrat melalukan korupsi maka secara berkelanjutan ditanyangkan oleh kedua TV (TV One dan Metro TV) tersebut. Akan tetapi giliran Bos dan rekan-rekannya yang melakukan kesalahan maka berita tersebut tidak pernah disentuh, kalaupun disentuh itupun sedikit.

Dilihat dari kaca mata manapun, ketika para pemilik media massa bergabung dalam dunia politik apalagi memegang jabatan-jabatan strategis tetap dinilai tidak independent karena sangat tidak mungkin para karyawan atau orang-orang yang dipekerjakan di media massa tersebut melakukan kritik kepada para pemilik atau bosnya. Sehingga suka atau tidak para karyawan media massa mematuhi aturan pemilik atau bosnya.

Wahju Wibowo mengatakan bahwa media massa mempunyai kepentingan terselubung tentunya kepentingan yang bersifat politik para pemilik modal. Wahju Wibowo menilai tidak mungkin media massa berdiri statis dan netral di tengah pusaran politik, media massa selalu bergerak dinamis di antara pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. Melihat pendapat tersebut, rupanya media massa mengikuti arus politik yang dimainkan oleh para pemiliknya. Sehinga wajar kemudian, media massa sulit untuk independent. Padahal pers merupakan pilar demokrasi ke empat. Dalam artian bahwa pers merupakan lembaga yang sah untuk mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Sejalan dengan itu Wahju Wibowo mengatakan bahwa sebagian orang melihat media massa tidak pernah dan tidak akan lebih banyak memberikan kebenaran atau kenyataan secara apa adanya, media masa lebih banyak menjanjikan mimpi dan fiksi. Namun pernyataan tersebut tidak semua media massa/pers yang berlaku demikian.

Media masa; politik saling menjatuhkan

Ketika kita membaca atau menonton berita yang ditayangkan oleh TV nasional (baca berita), maka tidak lain yag ditanyangkan adalah berita saling menjatuhkan lawan politiknya. Sangat sulit bagi kita mendapatkan berita yang benar-benar memberikan informasi yang sebanar-benarnya untuk kepentingan publik, sebagian besar isi berita yang ditayangkan oleh TV nasional adalah berita yang saling menjatuhkan lawan politiknya.

Dipilihnya media massa sebagai alat untuk merekayasa kenyataan merupakan langkah yang tepat, karena media masa merupakan sarana yang paling ampuh untuk merubah mind set pubik. Media masa mampu mengemas informasi sedemikian rupa dalam bentuk beraneka raga (liputan berita, liputan khusus, ilakn, analisis dan lain sebagainya) sehingga menarik perhatian publik, dan pada akhirnya pemilih simpatik terhadap seseorang yang selalu ditayangkan oeh media masa tersebut (pemilik media/pemodal). Sehinga tidak berlebihan Jean Baudrillard mengatakan bahwa media masa mampu memproduksi kenyatan (realitas) buatan. Jean Baudrillard mengatakan bahwa media masa merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu merubah kenyataan (realitas) buatan. Dalam artian bahwa bahasa yang dimainkan oleh media masa mampu merubah mind set berpikir masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat luluh.